M. Ikhsan Nur ; Rektor harus bebas dari tindakan plagiat

  • Whatsapp
banner 468x60

Tindakan Plagiasi, sangat menciderai dunia pendidikan tinggi di Indonesia, tegas M Ikhsan Nur, dalam kesempatan wawancara khusus redaksi bersama Pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik, awal Juni 2021.

 

Jakarta, JWGroup || 03 Juni 2021 ;

Para akademisi di Indonesia saat ini masih belum bisa memberikan masukan kepada praktisi Hukum terkait dengan adanya tindak plagiasi (plagiat) yang kerap kali terjadi.

Plagiasi dilakukan terkait karya ilmiah yang berfungsi untuk legitimasi persyaratan kelulusan untuk meraih gelar, baik itu Sarjana, Master, Doktor ataupun Profesor.
Dalam memperoleh gelar tersebut, persyaratan akhir yakni membuat atau menyusun karya ilmiah.

Saat ini, kemungkinan hampir di seluruh Perguruan Tinggi terjadi tindak plagiasi yang dilakukan oleh Para Calon Sarjana dalam menyusun Skripsi (karya ilmiah yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studi kesarjanaan).

Dan banyak juga, tindakan Plagiasi yang dilakukan oleh para Calon Magister, dalam menyusun Tesis.
Serta Karya Ilmiah Desertasi yang menjadi persyaratan Program Doktoral juga rentan terjadi plagiasi.
Dan sangat memprihatinkan adalah, plagiasi yang dilakukan dalam Karya Ilmiah Publikasi yang disusun guna meraih atau melengkapi persyaratan Anugerah Gelar Guru Besar atau sering di sebut Profesor.

Tindakan Plagiasi yang dilakukan oleh orang yang mendapat anugerah Profesor, tentunya akan berpengaruh besar dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Apalagi, jika profesor tersebut diberikan jabatan sebagai Pimpinan sebuah Perguruan Tinggi.
Hal tersebut akan sangat menciderai independensi, Marwah keilmuan serta kualitas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dipimpinnya.
Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan diharapkan dapat secara selektif dalam menetapkan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, yang berfungsi sebagai barometer penilaian akreditasi sebuah perguruan tinggi.

M. Ikhsan Nur
(Pemerhati Kebijakan Publik & Pendidikan Indonesia)
Anggota Komite Investigasi Negara (KIN)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *