Lahan CV. Broton masuk dalam Kawasan Hutan, dan Kekuasaan makin meluas Lahan CV. Broton masuk dalam Kawasan Hutan, dan Kekuasaan makin meluas
Besitang – Kerusakan kebun diakibatkan banjir menimpa para pemilik kebun, baik milik personil maupun milik cooperated ataupun mengatasnamakannya sering terjadi dan tindakan tanpa memikirkan... Lahan CV. Broton masuk dalam Kawasan Hutan, dan Kekuasaan makin meluas
Besitang – Kerusakan kebun diakibatkan banjir menimpa para pemilik kebun, baik milik personil maupun milik cooperated ataupun mengatasnamakannya sering terjadi dan tindakan tanpa memikirkan lingkungan dan sekitar, pemikiran dan mengatasi banjir dari pihak pemilik kebun pun dilakukan dengan melakukan pembatasan dengan penimbunan dan bronjong terjangan air di kawasan Blok Tekong, Dusun Kodam Bawah Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dari data yang dihimpun bahwa kawasan yang dimiliki CV. Broton termasuk dalam kawasan hutan dan sungai yang teregister 276618 yang menjadi wewenang wilayah kerja DAS Besitang, dari data Badan Pemantapan Kawasan Hutan untuk kawasan hutan bahwa lahan dari CV Broton adalah termasuk dari kawasan hutan, dan sebagai hutan produksi tetap (HP) yang berdekatan dengan TNGL Taman Nasional Gunung Lauser yang berfungsi sebagai penyangga Taman Nasional Gunung Lauser.
Diketahui bahwa akibat dari dibangunnya bronjong bulan Mei tahun 2018, oleh pemilik kebun CV.Broton (Red-Disanggah) berbadan usaha commanditer oleh Manager Kebun Ir. Sutomo, dan didapati lagi bahwa pimpinannya adalah Broton diduga seorang mantan anggota Mahmil, menyebabkan kerugian maupun kerusakan kebun masyarakat yang ada diseberang kebun milik CV.Broton yang berakibat air melimpah dengan dibangunnya bronjong oleh CV Broton di Dusun Kodam Bawah Desa Bukit Mas atas nama Nurlela Ginting.
“Akibat bronjong yang dibangun CV itu, terjangan air sungai Pantai buaya otomatis kearah kebun kami”, ungkap ibu Nurlela Ginting yang sudah berusia 58 tahun, saat dikonfirmasi dilapangan, 30/3/2019
Akibat pembangunan bronjong warga mengadukan permasalahan dengan Kepala Dusun M. Yusuf, dan dilanjutkan ke Kepala Desa dengan adanya keberatan dari warga atas pembangunan bronjong yang dilakukan CV Broton tersebut, hal ini pun telah dilakukan Mediasi, namun jalan masih buntu dalam permasalahan yang dihadapi Nurlela Ginting dan warga.
“Kita sudah susah disusahin lagi, untuk mencari makan itu lah usaha kami, usaha kebun milik kami pun sudah tidak bisa kami hasilkan,” terang Nurlela Ginting. Sabtu 30/3.
Permasalahan pun telah sampai kepada lembaga Reclasseering Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat Korwil Sumatera Utara, “memang benar ada pengaduan dari masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi pada kebun milik Ibu Nurlela Ginting,” Ungkap Roni dan Narto anggota Reclasseering Indonesia.
Sesuai keterangan manager CV. Broton Ir. Sutomo, bahwa pihak perusahaan tidak merasa merugikan siapapun karena maksud pembangunan bronjong, dimana pembangunan bronjong dengan penimbunan pada bibir sungai tersebut untuk mengantisipasi kebun miliknya rusak diakibatkan abrasi maupun erosi dari aliran sungai pantai buaya dengan tidak memusyawarahkan kepada warga
Dusun Kodam Bawah, dikarenakan adanya kebun milik warga yang berseberangan dengan milik CV. Broton.
Masalah perijinan kepemilikan perkebunan (Red-diragukan) tidak menunjukkan bukti perijinan kebun, dari pengakuan langsung manager perkebunan tersebut mengatakan bahwasanya, perkebunan tersebut bukan bentuk CV, melainkan koperasi,”perkebunan ini bukan berbentuk CV, berbentuk koperasi, kalau masyarakat mengenal kami adalah CV, karena kami disini hanya memiliki 18 Ha, selebihnya ada sebagian milik anggota kodam, dan anggota kepolisian,” terang Ir.Sutomo.
Sementara itu Roni didampingi Narto mengatakan bahwa lahan milik CV.Broton yang diklaim bukan sebuah CV melainkan Koperasi oleh Ir. Sutomo adalah lahan masuk kawasan hutan , “lahan CV.Broton itu masih dalam kawasan hutan sesuai dengan hasil pengambilan titik koordinat dilokasi tersebut telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air, PP.No.38 tahun 2011 tentang sungai, PP No.27 tahun 2012 tentang pengelolaan DAS. Perda Prov.Sumatera Utara No.1 tahun 2014, dan telah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Perusakan Kawasan Hutan,” terang Roni mendampingi permasalahan yang menimpa Ibu Nurlela.
“Dengan timbulnya permasalahan terhadap warga kami dari Reclasseering Indonesia KORWILSU sebagai penerima kuasa dari masyarakat, meminta kepada Dinas Lingkung Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk segera menindak tegas dan menghentikan pengerjaan, dan mengusut perijinan kebun yang diakui manager Ir. Sutomo bahwa kebun tersebut bukan CV sebuah perusahaan yang mengatakan bahwa lahan yang mereka kuasai dan usahain dalam bentuk kebun sawit tersebut adalah koperasi, dan diduga bahwa pemilik dari usaha kebun adalah warga keturunan, karena dari aspek tersebut patut diduga adanya penyimpangan akan pajak dan pendapatan daerah yang dapat menopang jalannya pemerintahan, dan dampaknya adalah kepada masyarakat” terang Roni kembali.
Perlu adanya penataan kembali dari pemerintah guna menerangkan batas batas dan wewenang sebuah investor maupun pengusaha atas kepemilikan lahan yang tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kebun kebun milik swasta yang merasa lebih kuasa dari pemerintah dari strata kepemimpinan diwilayah Hukum yang ada di Republik Indonesia. (AD)

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *